for human rights

2007-12-10T15:47:00.001+07:00

pendahuluan

lanjutannya

2007-12-10T15:28:00.000+07:00

teeesss

lanjutan tes

2007-12-10T15:20:00.001+07:00

Entin (nama samaran), harus mengambil sampel darah haidnya di kamar mandi khusus di pabriknya. Di kamar mandi ini tersedia kapas khusus. Pekerja pabrik pengolahan rajungan di Kecamatan Juntinyuat, Indramayu itu lalu menunjukkannya kepada manajer personalia dan manajer produksi yang keduanya adalah laki-laki. Malu. Tapi dia tidak berani menolak, takut dipecat.

Aturan itu dipenuhinya sebagai syarat mendapatkan cuti haid dua hari di perusahaannya. Resah, karena dia sendiri jijik melihatnya.

2007-12-10T15:20:00.000+07:00

Aturan itu dipenuhinya sebagai syarat mendapatkan cuti haid dua hari di perusahaannya. Resah, karena dia sendiri jijik melihatnya.

[Buku] Darah Haid dan Pekerja Perempuan

2007-09-26T11:15:00.001+07:00

Judul Buku : Hak-hak Pekerja Perempuan
Penulis : Editus Adisu dan Libertus Jehani
Penerbit : visimedia
Tahun : 2006
Jumlah Halaman : vii+51 halaman
Ukuran : 14,5 X 20,5 cm

Entin (nama samaran), harus mengambil sampel darah haidnya di kamar mandi khusus di pabriknya. Di kamar mandi ini tersedia kapas khusus. Pekerja pabrik pengolahan rajungan di Kecamatan Juntinyuat, Indramayu itu lalu menunjukkannya kepada manajer personalia dan manajer produksi yang keduanya adalah laki-laki. Malu. Tapi dia tidak berani menolak, takut dipecat.

Aturan itu dipenuhinya sebagai syarat mendapatkan cuti haid dua hari di perusahaannya. Resah, karena dia sendiri jijik melihatnya.

Hingga berita ini diturunkan oleh Harian Pikiran Rakyat (25/8/2006) sudah tiga orang buruh perempuan pekerja yang menjalani peraturan baru itu.

Sebelumnya, sampel darah itu cukup ditunjukkan kepada satpam wanita. Meski tetap malu tapi tidak begitu mengapa karena sesama wanita. Sekarang, aturan itu ditambah. Demi alasan produktifitas mengejar target produksi, darah kotor itu juga harus ditujukkan kepada atasannya, laki-laki.

Entin adalah salah seorang dari serkitar 150 orang perempuan pekerja pabrik pengolahan rajungan ekspor itu. Para buruh menilai aturan tersebut aneh. Semakin aneh karena perusahaan juga membatasi cuti haid hingga tanggal 20 setiap bulannya. ”Ini kelewatan, ” ujar seorang buruh. Tidak ada yang bisa menentukan kapan haid datang.

Sebenarnya mereka paham akan hak cuti haid selama dua hari setiap bulannya. Hak ini dijamin oleh hukum. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 1993 menjamin hak cuti haid pada hari pertama dan kedua masa haid.

Aturan yang diterapkan oleh perusahaan tempat Entin bekerja adalah indikasi perusahaan menghambat penikmatan hak-hak pekerja perempuan sebagaimana dijamin oleh Pasal 11 ayat (1) butir f Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Indonesia sudah mengesahkan CEDAW. Artinya konvensi itu telah mengikat secara hukum dan sama pentingnya dengan aturan-aturan nasional yang lain.

Perempuan pekerja juga memiliki hak cuti hamil. UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 1993 masing-masing 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Umumnya aturan ini disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Perempuan yang keguguran kandungan juga berhak mendapatkan hak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.

Aturan nasional sebenarnya sudah menjamin hak-hak pekerja perempuan. Namun, dalam beberapa kasus hak-hak ini tidak dipahami secara baik. Hanya beberapa hak saja yang diketahui. Padahal hak pekerja perempuan tidak hanya cuti haid dan melahirkan.

Beberapa hak yang sering tidak diketahui, misalnya, adalah hak menyusui. Perusahaan harus menjamin bahwa pekerja perempuan mendapatkan kesempatan seperlunya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Kasus di Indramayu menunjukkan bahwa buruh berada dalam posisi yang lemah. Mereka sebenarnya jelas-jelas menolak kebijakan perusahaan. Namun, kekuatan modal dan ketergantungan pekerja perempuan pada perusahaan mengalahkan suara mereka. Mereka takut dipecat.

Buku ini menguraikan secara khusus tentang hak-hak pekerja perempuan. Penyajiannya sederhana. Pembaca akan mudah memahami isinya. Misalnya tentang perempuan pekerja yang bekerja dan pulang pada pukul 23.00 s.d. 05.00. Perusahaan harus menyediakan angkutan antara jemput untuk mereka. Kewajiban diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 224/Men/2003.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak menyediakan angkutan antar jemput untuk mereka yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 s.d. 05.00 mendapatkan sanksi pidana. Ancamannya kurungan paling sedikit satu bulan dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit sepuluh juta rupiah atau paling banyak seratus juta rupiah.

Hak-hak pekerja perempuan dibahas dalam bagian ketiga dan bagian keempat. Pada bagian keempat khusus membahas sanksi bagi pelanggar hak-hak pekerja perempuan. Pada bagian ketiga ini dibahas hak-hak pekerja perempuan yaitu larangan pemutusan hubungan kerja (PHK), perlindungan pekerja di malam hari, cuti haid dan cuti hamil/cuti keguguran.

Seorang perempuan tidak bisa di-PHK karena alasan menikah, sedang hamil dan melahirkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1989.

Bagian kedua buku ini membahas hak-hak dasar pekerja/buruh yang harus dilindungi. Pembaca diajak untuk memahami, diantaranya, menghitung Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon.

Perempuan pekerja harus berani memperjuangkan hak-haknya. Untuk itu perlu pengetahuan tentang hak-hak mereka. Pengetahuan adalah kekuatan. Mereka bukan pemilik modal. Tapi dengan pengetahuan dan solidaritas pekerja mereka akan mampu mengubah kebijakan-kebijakan diskriminatif.

Perempuan identik dengan urusan domestik. Kultur dan pemahaman menyumbang pada pola kebijakan perusahaan yang diskriminatif. Pekerja perempuan dianggap sebagai golongan kelas kedua. Penghargaan dan kesejahteraan sering dibedakan.

Perempuan dibedakan dengan laki laki. Upah perempuan lebih rendah. Pengambilan kebijakan minim dari peran perempuan. Apabila ditambah dengan minimnya pengetahuan maka lengkap sudah penderitaan perempuan di dunia kerja. Perempuan pekerja akan tetap jadi kelas kedua.

Bahasan dalam buku kecil ini penting untuk diketahui. Memahami hak-hak pekerja adalah bagian dari strategi penguatan dan pemberdayaan pekerja perempuan.

Namun, hanya dengan membaca buku ini bukan jawaban tuntas terhadap persoalan pekerja perempuan. Karena buku ini pun perlu disempurnakan. Kalau masih ada revisi atas buku ini, penulis perlu memasukkan instrumen internasional yang telah disahkan Indonesia. Karena, intrumen-instrumen itu sudah menjadi hukum nasional.

Setelah memahami tentang hak-haknya secara menyeluruh maka penting juga untuk memahami strategi praktis memperjuangkan pemenuhannya. Buku ini adalah bagian awal dari proses pembangunan kesadaran dan perjuangan bahwa pekerja perempuan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. *** *Dimuat di Konstitusi No. 18 Januari-Februari 2007

Apakah Kombatan?

2007-09-14T09:10:00.000+07:00

Kombatan adalah seluruh anggota angkatan bersenjata yang terjun ke arena konflik, terkecuali staf medis dan keagamaan. Angkatan bersenjata terdiri atas semua organisasi angkatan bersenjata, kelompok-kelompok dan unit-unitnya yang berada di bawah sebuah perintah yang bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan oleh para bawahannya dalam konflik. Mereka adalah subyek dari sistem disipliner internal yang mengharuskan pelaksanaan hukum konflik bersenjata dimana anggota-anggotanya, paling tidak ketika mereka ikut dilibatkan dalam suatu operasi militer, mengenakan seragam atau alat tempur yang membedakan mereka dengan warga sipil.

Indonesia menganut sistem pertahanan SISHANKAMRATA (sistem pertahanan keamanana rakyat semesta). Rakyat (sipil) adalah unsur sistem pertahanan. Dalam kondisi perang, warga sipil turut dalam sistem pertahanan (perang). Mereka ikut juga berperang. Saat perang kemerdekaan, warga sipil turut berperang bersama dengan tentara. Mereka juga turut mebawa senjata. Oleh karena itu warga sipil di Indonesia adalah kombatan.

Apakah Hukum Den Haag?

2007-09-13T07:40:00.001+07:00

Hukum Den Haag pada intinya menyangkut cara, metode dan persenjataan perang. Hukum Den Haag terdiri atas Konvensi Den Haag II 1899 dan Konvensi Den Haag IV 1907. Berkaitan dengan hukuman pidana, tujuan utama Konvensi Den Haag adalah mewajibkan negara pihak pada konvensi agar menghukum para tersangka pelaku pelanggaran.

Hukum jus in bello seringkali dipisahkan antara hukum humaniter (hukum Jenewa) dan hukum Den Haag. Pemisahan ini bermanfaat untuk tujuan studi. Namun demikian, pada kenyataannya, dua hukum tersebut saling terkait.

Prinsip Dasar Hukum Humaniter

2007-09-11T09:52:00.000+07:00

Jean-Jacques Rousseau memberikan inpirasi bagi perkembangan prinsip-prinsip perang. Dia bilang bahwa tujuan perang untuk menghancurkan negara musuh adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata; tetapi segera setelah mereka meletakkan senjata dan menyerah, mereka bukan lagi musuh atau agen musuh, kini mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil hidup mereka.

Para perancang Deklarasi St. Petersburg memformulasikan prinsip-prinsip pembedaan, prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-satunya objek yang paling sah dicapai oleh suatu Negara selama perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.

Protokol Tambahan 1977 merinci dan menegaskan kembali prinsip-prinsip ini khususnya prinsip pembedaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek militer. (Pasal 48 Protokol I dan Pasal 13 Protokol II).

Protokol Tambahan I dan II 1977 pada Konvensi Jenewa 1949 melarang kombatan menyamar sebagai orang sipil, penyerangan yang membabi buta atau tidak pandang bulu dan penyerangan tempat ibadah dan monumen serta penyerangan objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk. Kedua Protokol tersebut juga melarang tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror.

Prinsip berikutnya adalah proporsionalitas yaitu usaha untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu di pihak sipil dalam operasi militer. Protokol mengharuskan segenap pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk mengambil langkah pencegahan yang mungkin bisa diambil menyangkut sarana dancara berperang yang dipakai untuk menghindari atau memperkecil timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas dan luka di pihak sipil dan kerusakan objek sipil yang melebihi keuntungan militer yang diperoleh.

Cabang Hukum Humaniter Internasional

2007-09-10T10:59:00.000+07:00

Hukum humaniter internasional adalah istilah yang sering dipakai oleh banyak orang. Hukum humaniter internasional sama artinya dengan hukum konflik bersenjata dan hukum perang. Dua istilah terakhir sering dipakai oleh angkatan bersenjata.

Hukum humaniter internasional memiliki dua cabang yaitu Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Kedua nama itu diambil dari nama kota-kota dimana tempat kedua hukum itu untuk pertama kali dihimpun.

Hukum Jenewa disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi terlibat dalam perang dan orang-orang yang tidak terlibat lagi dalam permusuhan yaitu penduduk sipil. Sedangkan Hukum Den Haag menghimpun hak dan kewajiban negara-negara yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer, dan membatasi alat yang digunakan untuk berperang.

Protokol Tambahan 1977 mengkombinasikan kedua cabang hukum tersebut. Oleh karena itu, saat ini perbedaan antara keduanya hanya berkaitan dengan nilai-nilai sejarang dan pendidikannya saja.

Apakah Hukum Humaniter Internasional?

2007-09-07T15:24:00.000+07:00

Hukum Humaniter Internasional (juga disebut Hukum Perang atau Hukum Konflik Bersenjata) adalah seperangkat aturan yang, di masa perang, melindungi orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta dalam pertikaian dan membatasi pemilihan sarana dan cara berperang. Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan membatasi penderitaan di masa perang.

Instrumen Hukum Humaniter Internasional utama dalah Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 bagi perlindungan korban perang. Instrumen ini telah diterima secara universal. Konvensi-konvensi ini mengandung kelemahan dalam beberapa aspek seperti perilaku pertempuran dan perlindungan orang sipil akibat pertempuran. Kelematah-kelemahan ini dikoreksi dengan diadopsinya dua protokol pada 1977 yaitu Protokol Tambahan I untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-internasional.

Hingga saat ini 194 negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa . Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Jenewa I-IV 1949 pada 30 September 1958. Sementara untuk Protokol Tambahan I dan II Indonesia belum meratifikasi.

Garuda Meledak, kok Bisa ?

2007-03-07T10:00:00.000+07:00

Ponsel saya bergetar tanda menerima pesan singkat. Isinya, Ayah,dah sampe ktr blm?garuda jkt-jogya meledak di jgy yah td jam 7an. Saya cek berita di internet. Tempointeraktif dan kompas menurunkan berita yang sama. Garuda Boeing 737-400 meledak. Menurut salah satu saksi mata ledakan diawali oleh munculnya percikan api di sekitar roda. Pendaratan nampak menghentak dan keras. Sebagian besar dari 133 orang penumpang mengalami luka serius. Mereka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.

Kok bisa ya Garuda meledak. Garuda sampai saat ini adalah satu-satunya maskapai penerbangan dalam negeri yang masih dianggap aman. Harga tiketnya menandakan kualitas kenyamanan dan keamanan. Masyarakat berani bayar lebih untuk Garuda karena kedua faktor itu. Harga menentukan kualitas.

Sekarang ? Sama saja. Keamanan dan kenyamanan makin jauh dari harapan.

Foto : www.kompas.com

Silet Copet

2007-02-20T10:15:00.000+07:00

Sejak ponsel saya dicopet dalam sebuah bis Patas 6 jurusan Kampung Rambutan-Grogol tahun lalu, saya tidak meletakan dompet dan ponsel di saku celana atau di saku kemeja saya. Dompet dan ponsel saya masukkan ke dalam tas punggung saya.

Tapi copet tidak bakal kehilangan akal. Saya sadar telah dicopet setiba di kantor. Tas saya bagian samping robek rapi memanjang kurang lebih 10 sentimeter. Nampak seperti bekas disobek dengan silet atau benda semacamnya. Tidak ada harta benda yang ilang. Ponsel dan dompet saya terselip di lembaran buku. Alhamdulillah. Aman.

Bis Patas 79 Tadi pagi saya naik Patas 79 AC dari UKI (Universitas Kristen Indonesia), Cawang. Bis ini menuju Kota dari Kampung Rambutan. Di UKI bis sudah penuh. Penumpang berdiri hingga bibir pintu. Saya memaksa masuk karena pada jam-jam berangkat kantor mustahil dapat bis dengan bangku kosong kecuali saya naik dari Terminal Kampung Rambutan.

Saya naik dari pintu belakang. Saya tidak memperhatikan siapa orang-orang di dalam bis. Tapi saya merasa tas saya ada yang menarik kaut. Hampir kurang lebih tiga menit saya merasa tas saya ada yang menarik.

Saat itu di bagian luar dari pintu bis ada perempuan berjilbab. Saya mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam. Maksud saya, biarlah saya bergelantungan di pintu bis, kalau perlu. Tapi perasaan, sulit sekali dia masuk karena terhalang tas saya. Saya baru menyimpulkan pada saat itu tas saya ditarik, tertahan, sehingga perempauan ini sulit masuk. Pada saat itu nampaknya tas saya disobek.

Bis Patas 6 Ini

adalah kejadian kali kedua yang saya alami. Tahun lalu tas punggung saya yang lain pernah dirobek di bis Patas 6. Bis ini punya trayek Kampung Rambutan-Grogol. Saya naik dari Stasiun Cawang. Saya sadar setelah turun di UKI. Syukur tidak ada barang saya yang hilang.
Ilustrasi : www.ranesi.nl/tema/kamera/copet_copetan_051209

Ritual Sebelum Tidur

2007-02-19T15:07:00.000+07:00

Ketika kantuk datang, Hanivah akan langsung tidur dalam pangkuan 10-15 menit setelah mobil berjalan. Di kamar, meski dalam kantuk berat, mata memerah, Hanivah tidak langsung tidur, ribut sendiri, merengek-rengek minta keluar dari kamar, berguling-guling dari ujung kasur satu ke ujung kasur yang lain. Dia akan merentangkan kedua tangannya tanda minta digendong untuk diajak jalan. Rengekannya terdengar terus-menerus sampai dia tahu sudah berada di luar kamar.

Tadi malam, hingga jam 9 malam anak saya sembilan bulan ini belum juga mau tidur. Akhirnya saya gendong keluar rumah. Semilir angin cukup dingin. Bunyi binatang malam sayup terdengar ditambah musik dari stereo set tetangga depan. Dalam suasana dan tempat seperti ini dia baru tenang dan mengoceh satu dua vokal, memegang pagar cor besi itu dan mengusap-usap tembok pagar kusam itu.

Istri saya sempat kasih ide untuk mengajak jalan-jalan memutari komplek rumah dengan mobil. Dengan ritual seperti ini pasti Hani akan langsung tidur di mobil. Setelah itu di tempat tidur tidak rewel lagi karena sudah dalam kondisi tidur.

Saya tidak memenuhi usul itu karena nantinya akan jadi kebiasaan. Hampir 15 menit saya dan istri menemani Hani di teras depan. Satu dua nyamuk bersliweran. Setelah terlihat dalam kondisi nyaman Hani kami bawa ke kamar dan kami tidurkan. Susu botol yang dari tadi disiapkan akhirnya diminumnya. Padahal sebelumnya dia melempar susu botol ini. Dalam marah dia akan menolak segala benda baik mainan, empeng maupun susu botol.

Jam 21.30 Hani tidur terlelap. Saya bahagia memperhatikan wajah anak saya dalam kondisi seperti ini. Bersih dan tanpa beban ditunjukkan oleh warna wajahnya. Tadi pagi Hani bangun pada pukul 6.30, lebih lambat 30 menit dari hari-hari sebelumnya. ***

Foto : Hanivah terlelap dalam pangkuan Mbah Buyut, Kasli (10/9/06).

Pindah Kerja

2007-02-19T14:42:00.000+07:00

"Pindah ke swasta aja kali ya," kata saya kepada istri saya dalam bahasa Jawa. Jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu memang harus selalu berhemat. Nggak, ada bonus apalagi liburan akhir tahun. Kalau PNS kaya, meski dari hasil halal, harus siap-siap mendengarkan tuduhan korupsi dari tetangga kanan kiri.

Obrolan sebelum tidur malam tadi topiknya adalah seputar evaluasi 2 tahun setelah saya menyandang status abdi negara. Saya sudah menenapkan tahap pertama menjadi PNS cukup dua tahun. Setelah itu harus ada evaluasi apakah masih bertahan atau harus cari peluang lain.

Beberapa hari yang lalu saya gagal masuk ke lembaga lain yang konon memberikan tingkat kesejahteraan lebih baik dari kantor saya sekarang (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Istri saya bilang berarti memang rejekinya masih di kantor yang sekarang. Seorang istri kebanyakan lebih senang dengan pendapatan tetap meski lebih kecil, misalnya, dibanding gaji di swasta. Tapi statusnya jelas. Oleh karena itu dia lebih sepakat dengan kantor yang sekarang.

Saya sendiri kurang sepakat dengan pendapat istri. Saya lebih berani beresiko. Gaji tinggi pasti resikonya lebih tinggi, dipecat, perusahaan bangkrut dan kemungkinan lain. "Orang lama" bilang, PNS itu mapan karena dijamin pensiun. Tapi Bapak mertua saya bilang orang yang mengandalkan pensiun adalah orang malas. Betul juga dengan pendapat ini. Waktu menunggu masa pensiun (56 tahun) masih lama. Masih banyak peluang besar yang bisa diraih. Ngapain nungguin pensiun.

Bapak Mertua saya adalah PNS TVRI yang keluar karena pertimbangan di atas. Meski harus terseok-seok di awal. Alhamdulillah bisa hidup. Bapak mertua saya terkena stroke. Sepuluh tahun sudah. Sekarang bisa jalan kaki meski tidak tidak seratus persen normal. Dia "pensiun dini" karena harus harus istirahat total. Perusahaan kontraktornya dihibahkan ke anak buahnya karena tidak mau menanggung kemungkinan hutang-hutang bila ke depan nanti perusahaan ini dililit utang.

PNS bukan status mewah. Masih banyak peluang. Bila ada peluang lebih baik maka dengan senang hati saya akan lepas status ini.

Hanivah, anak saya, masih terlelap.

Istri saya bilang saya baru dua tahun bekerja dengan status PNS. Orang sukses butuh perjuangan panjang.

Hanivah bangun. Istri saya menenangkan dia. Saya harus menyiapkan susu kaleng untuk anak saya.
Ilustrasi : http://www.barcode.it/img/work.jpg

Menuruti Primbon

2007-02-19T10:23:00.000+07:00

Malam-malam sebelum saya pindah rumah, Bapak Mertua saya (Sukimin Joyo Suparto) sudah buka-buka buku panduannya : Primbon Betaljemur Adamakna. Setelah diitung-hitung atas dasar weton saya dan istri (Is Wahyuni) ketemulah hari baik : Selasa, 2 Januari 2007, pagi. Perlengkapan pindahan yang harus dibawa adalah tikar, sapu lidi dan bantal. Malam sebelum pindahan saya harus memindahkan dulu benda-benda tadi dari rumah sewa saya ke rumah mertua. Rumah kontrakan saya satu blok dengan rumah mertua.

Pada 2 Januari 2007 pagi, saya harus mengantar barang tadi dari rumah mertua ke rumah baru melewati jalan memutar. Padahal rumah sewa saya dengan rumah baru satu jalan meski beda satu blok. Hematnya, dari rumah sewa saya cukup berjalan lurus ke rumah baru. Tapi namanya syarat saya harus melakukan saran tadi. Kata Bapak saya, itu syarat biar rejeki lancar. Manurut hitung-hitungan rumah saya menghadap barat dan itu cocok dengan weton (hari lahir) saya.

Saya sendiri tidak percaya dengan hitung-hitungan Jawa meski saya dilahirkan di tanah Jawa. Seharurnya saya jalan kaki membawa serta tiga benda tadi. Tapi karena ga mau dibilang orang gila akhirnya saya dan istri sepakat membawanya dengan mobil dengan jalur tetap memutar.Saya mengikuti saran Bapak mertua hanya atas dasar penghormatan terhadap Bapak, tidak lebih dari itu. Mungkin bagi kaum Ahlusunnah wal Jamaah, apapun alasannya, yang saya lakukan adalah pelanggaran hukum agama. Wallahu 'alam.
Ilustrasi : http://www.baliadpro.com

Staf Jadi Komisioner

2007-01-22T12:29:00.000+07:00

Tanggal 20 Januari 2007, rekrutmen komisioner Komnas HAM resmi ditutup. Para calon anggota sedang mengundi nasib. Diketahui beberapa anggota lama turut dalam permainan ini. Beberapa staf juga tidak ketinggalan kirim lamaran. Semua menggantungkan nasib pada lembaga negara ini.

Nah, ini yang bikin saya geli untuk kedua kali. Beberapa waktu lalu staf Komnasham hampir tersedot KPK (konon semua ditolak, mungkin sudah nasib), lewat rekrutmen KPK (baca posting sebelumnya : "Bedol Desa"). Kali ini beberapa staf Komnasham, baik secara terang-terangan maupun gelap-gelapan, telah kirim lamaran. Apalagi, rekrutmen kali ini tidak lagi mensyaratkan batasan umur minimal empat puluh tahun. Semua orang memiliki peluang mengikuti rekrutmen.

Saya jadi membayangkan bagaimana kalau semua staf ini ikut rekrutmen komisioner Komnasham dan ternyata diterima DPR maka ruang staf Komnasham akan kosong.

Tapi, itu cuma khayalan.

Jadi komisioner memang lebih sejahtera. Staf saat ini belum lebih baik dari bosnya, komisioner Komnasham.
Ilustrasi: http://www.britishcouncil.org/egypt-support-human-rights.jpg

Mati di Jalan

2007-01-17T13:30:00.000+07:00

Kalau tiap hari berlumpur dengan macet. Ini akibatnya, mati di jalan.
(Gambar gerak. Klik gambar untuk melihat.)

Ilustrasi : http://www.worldcarfree.net/wcfd/ecard/swarm.gif

Hasil KPK Janggal

2007-01-10T16:08:00.000+07:00

Hasil seleksi pegawai KPK tahap I yang seharusnya tanggal 9 Januari 2007 telat diumumkan. Hingga pukul 15.00 tanggal 9 Januari 2007 belum juga diumumkan. Diduga pengumuman ini akan terlambat lagi, seperti pada saat pengumuman pertama kali karena adanya kelainan pada formulir isian di internet.

Memperhatikan daftar pengumuman hasil seleksi tahap I terdapat beberapa kejanggalan yaitu ada 10 (sepuluh) kandidat tidak melengkapi No KTP. Perhatikan No urut : 8; 162; 188; 541; 565; 572; 642; 1291; 1301; 1472;

Ada 3 (tiga) kandidat yang mengisi kolom KTP dengan nama. Perhatikan no. urut berikut : 579 tita nurani; 1146 SOVIA LOLITA A. PARDEDE; 1595 IRNI TRIANI;

Ada 2 (dua) kandidat yang mengisi keterangan. Perhatikan pada no urut 585 "sedang dalam proses pembuatan" ; no. urut 788 "#N/A "; Ada satu KTP dengan nomor cantik. Perhatikan nomor cantik 112233445566 pada no. urut 1884.

Pada saat pengisian kolom identitas jelas-jelas panitia meminta No. KTP. Kolom itu dilengkapi dengan tanda * warna merah dan artinya harus diisi. Saya hanya berprasangka baik. Bisa jadi si peserta salah dan lupa mengisi kolom nomer KTP dengan nama atau keterangan. Tapi mudah-mudahan bukan kesalahan pada PT Daya Makara UI, sebagaimana pada pertama kali pendaftaran dibuka setelah itu ditutup sementara untuk kemudian dibuka kembali.

Terakhir, pada pukul 15.27, 11 Januari 2006, pengumuman hasil KPK hanya terdiri dari 3 kolom yaitu kolom nomor urut, no. registrasi dan kode posisi. Kolom no. KTP telah hilang. Nampaknya panitia menyadari akan kejanggalan-kejanggalan di atas sehingga perlu segera manghapus kolom no. KTP agar masyarakat tidak mengetahui kejanggalan itu. Sayang kejanggalan itu sudah terlanjur diketahui.

Terima kasih. Semoga mendapat perhatian bersama. Syukur-syukur mendapat tanggapan dari panitia meskipun semua tahu bahwa hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Ket: kalau masih dipublish, daftar peserta hasil seleksi Tahap I (tanpa kolom No. KTP) bisa dilihat di http://203.142.85.106/listing.html

Bedol Desa

2007-01-10T11:52:00.000+07:00

Situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya akan sulit dibuka. Hari ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi rekrutmen pegawai KPK. Enam orang dari sebelas teman saya satu ruangan (Subkomisi Hak Sipil & Politik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) diketahui ikut mengisi aplikasi pegawai KPK. Beberapa teman lain di Subkomisi lain dikabarkan juga ikut mengisi aplikasi beberapa waktu yang lalu.

Setiba di kantor mereka langsung duduk serius di depan komputer. Dengan pandangan mata tajam mereka buka internet, ketik http://www.kpk.go.id/ dan langsung klik bagian "Rekrutmen KPK 2007 Klik disini". Sebagian kecewa dan harus menunggu lagi. Pengumuman hasil seleksi yang dijanjikan panitia hari ini belum tersedia. Di layar hanya tertulis:

"PENGUMUMAN
REKRUTMEN PEGAWAI KPK

Hasil seleksi administrasi terhadap seluruh lamaran yang masuk dan dianggap valid akan diumumkan pada hari Selasa, 9 januari 2007 melalui website http://www.kpk.go.id/ ,
yang akan dihubungkan ke Panitia Rekrutmen PT. Daya Makara UI. Hanya peserta
yang telah lolos seleksi administratif (seleksi tahap I) yang akan mendapat panggilan resmi melalui e-mail masing-masing.

Jakarta , 4 Januari
2007
Panitia Rekrutmen PT. Daya Makara UI"

Kabar tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding disini mendorong kawan-kawan saya turut mengundi nasib dalam seleksi pegawai KPK. Konon, staf dengan pengalaman 3 tahun digaji tiga kali lipat lebih besar. Siapa tidak terarik?

Kalau Anda tanya apakah saya juga bagian dari enam orang tersebut maka jawabanya adalah iya. Kenapa tidak dicoba sesuatu yang menjanjikan lebih baik dari segi jenjang karir.

Seorang teman lulusan Magister Manajemen UGM mengabarkan bahwa dia digaji cukup oleh KPK. Pantas karena KPK pasti ingin stafnya tidak lagi memikirkan perut dan kesejahteraan keluarga manakala dia sedang mengerjakan tugasnya. Kalau seorang pekerja masih khawatir dengan kelangsungan hidup diri dan keluarganya maka sangat kecil dia konsentrasi pada tugas.

Bila staf kantor saya yang ikut rekrutmen KPK diterima maka sebagian besar ruangan akan kosong. Komnas HAM harus membuka lowongan lebih besar pada tahun depan karena stafnya ikut program "bedol desa" ke KPK.

Primbon & Pindah Rumah

2007-01-03T12:30:00.000+07:00

Malam-malam sebelum saya pindah rumah, Bapak Mertua saya (Sukimin Joyo Suparto) sudah buka-buka buku panduannya : Primbon Betaljemur Adamakna (www.primbon.com). Setelah diitung-hitung atas dasar weton saya dan istri (Is Wahyuni) ketemulah hari baik : Selasa, 2 Januari 2007, pagi. Perlengkapan pindahan yang harus dibawa adalah tikar, sapu lidi dan bantal. Malam sebelum pindahan saya harus memindahkan dulu benda-benda tadi dari rumah sewa saya ke rumah mertua. Rumah kontrakan saya satu blok dengan rumah mertua.

Pagi, 2 Januari 2007, saya harus mengantar barang tadi dari rumah mertua ke rumah baru melewati jalan memutar. Padahal rumah sewa saya dengan rumah baru satu jalan meski beda satu blok. Hematnya, dari rumah sewa saya cukup berjalan lurus ke rumah baru. Tapi namanya syarat saya harus melakukan saran tadi. Kata Bapak saya, itu syarat biar rejeki lancar. Manurut hitung-hitungan rumah saya menghadap barat dan itu cocok dengan weton (hari lahir) saya.

Saya sendiri tidak percaya dengan hitung-hitungan Jawa meski saya dilahirkan di tanah Jawa. Mestinya, mungkin, saya jalan kaki membawa serta tiga benda tadi. Tapi karena ga mau dibilang orang gila akhirnya saya dan istri sepakat membawanya dengan mobil dengan jalur tetap memutar.

Saya mengikuti saran Bapak mertua hanya atas dasar penghormatan terhadap Bapak, tidak lebih dari itu. Mungkin bagi kaum Ahlusunnah wal Jamaah, apapun alasannya, yang saya lakukan adalah pelanggaran hukum agama. Wallahu 'alam.

Kuda

2006-12-27T09:37:00.000+07:00

Seorang pejabat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam diskusinya di kantor saya beberapa waktu yang lalu membahas soal tipe-tipe peneliti. Tipe-tipe peneliti ini bisa juga diadaptasi Menurutnya ada empat tipe karyawan :

1. Kuda Balap Tipe A. Dia datang pagi. Ada atau tidak ada dana dia tetap melakukan penelitian.

2. Kuda Balap Tipe B. Dialah yang rajin melakukan penelitian di tempat lain.

3. Kuda Nil. Inilah biangnya. Dia datang ke kantor tapi sepanjang hari "nunjuk-nunjuk", siapa yang salah, ga becus dan brengsek. Dia juga selalu mengeluh soal apapun di kantornya. Dia akan berteriak keras manakala satu kesalahan di pihak lain diketahuinya meski hanya hal sepele. Kuda nil akan keluar kalau dia lapar. Sekali-kalinya keluar hanya untuk makan. Kalau sudah kenyang maka dia akan tidur lagi sampai dia lapar kembali.

4. Kuda Jinor. Tanggal satu ambil gaji, tanggal lima belas ambil honor.

Anda sendiri termasuk tipe kuda apa ?

Surat Mochtar Pabottingi

2006-12-21T09:22:00.000+07:00

Berikut ini adalah surat dari peneliti LIPI Mochtar Pabottingi kepada St. Sularto, salah satu pimpinan di Redaksi Kompas soal pemecatan Bambang Wisudo, wartawan senior Kompas. Kasus ini menjadi pembicaraan hangat di ruang-ruang milis. Kemarin (21/12/06) ratusan orang berdemo di Kompas menolak pemecatan Bambang Wisudo.

Saya suka membaca surat ini. Kesan teduh dan bijak saya rasakan setelah membacanya. Mochtar tergambar sebagai orang yang berdiri di tempat yang tepat.
----------------------------------------------------------------------------------------

Mas Larto Yang Budiman,

Pertama sekali terima kasih banyak saya sempat ditilpon beberapa hari lalu sehubungan dengan kasus yang terjadi di intern Harian Kompas antara Manajemen dengan wartawan seniornya, Bambang Wisudo. Kasus ini sudah saya ketahui dari Sri Yanuarti, isteri Bung Wis, rekan sekantor di P2P-LIPI, sejak hari Jumat malam, 8 Desember. Waktu itu kami bersama sedang mengikuti lokakarya di Hotel Kartika Chandra. Sejujurnya sudah sejak hari itu pula saya ikut risau dan sedih atas terjadinya kasus tersebut, sebab itu bisa merugikan reputasi dan/atau berdampak negatif baik bagi Kompas maupun bagi Bung Wis, apalagi jika itu berkembang menjadi buruk. Dan saya sungguh tak menginginkan perugian reputasi atau dampak negatif itu bagi kedua belah pihak.

Mas Larto,

Saya telah merasa dekat dengan Kompas sejak 1974, yaitu ketika Kompas sudi memuat tulisan novice saya. Lama baru saya sadari bahwa Kompas membaca dan mendidik jauh ke depan. Seperti Budaja Djaja sebelumnya dan mingguan Tempo serta jurnal Prisma sesudahnya, dengan pemuatan itu Kompas telah meluangkan jalan bagi seorang anak muda untuk tampil dan berkiprah secara nasional. Takkan pernah saya berhenti berterimakasih untuk itu. Saya ikut menyaksikan Kompas tumbuh secara mandiri dan terhormat sebagai salah satu dari amat sedikit penerbitan yang kontinu menyebarkan pencerahan multidimensional dalam kehidupan bangsa kita dengan sekaligus menjamin kesejahteraan para karyawannya.

Sejak tahun 1974 itu hingga saat ini, sudah tak terhitung berapa kali sudah Kompas mengundang dan mengikutsertakan saya dalam kegiatan multidimensionalnya , termasuk mewawancarai dan/atau memuat tulisan saya secara patut–singkatnya mensponsori saya secara dan pada tempat yang terhormat–dalam pelbagai acara. dan kesempatan. Khususnya di bawah pimpinan Pak Jakob, saya senantiasa merasakan bahwa Kompas terus melangkah dalam kombinasi yang pas antara modal berkah kerja (earned capital), ketercerahan (enlightenment) dan kebijaksanaan (wisdom). Pada Kompas sepanjang yang saya tangkap selama ini saya mengamati adanya konsistensi dalam upaya menggerakkan kemajuan serta menegakkan kebajikan dalam hidup berbangsa/bernegara . Kita butuh Kompas terus dengan kiprah demikian hingga terus ke masa depan yang jauh.

Ingatan saya lekat pada Bung Wis mungkin sejak atau sebelum 1998, yaitu ketika dia pertama kali mewawancarai saya di rumah atau di kantor, sebagai seorang yang santun dan kritis sekaligus. Sama halnya Mas Larto, Mas Tommy, Bung Daniel, rekan-rekan senior lainnya di Kompas, dan di atas semuanya Pak Jakob yangsemuanya kerap saya jumpai, rasa dan rasio saya juga nyambung dengan Bung Wis. Semua wawancara saya dengan Bung Wis yang dimuat Kompas, umumnya menyangkut kondisi politik dalam hiruk-pikuk masa transisi, disiapkan dan ditulis secara prima. Begitu pula dengan laporan-laporan Bung Wis dari daerah-daerah konflik, di mana dia bertahun-tahun meliput untuk Kompas dan dengan ikhlas mempertaruhkan jiwa-raganya. Bisa saja saya keliru, tapi saya selalu merasa bahwa ada afinitas yang kuat dalam hal-hal yang saya rindukan sebagai rute profesionalitas, sebagai jalan pribadi yang bajik dan berharkat, dan/atau sebagai bangunan masa depan bangsa kita dengan hal-hal yangBung Wis juga rindukan. Saya selalu merasa bahwa saya dan Bung Wis sama-sama tergiur pada yang bajik dan berharkat, dan insya Allah takkan membudak pada materi, apalagi yang diperoleh secara tak patut.

Mas Larto Yang Budiman,

Saya risau dan sedih karena telah terjadi konflik antara dua pihak yang sama-sama sudah lama saya sayangi, yang keberlanjutan kiprah positifnya terus saya dambakan. Saya sungguh tak ingin konflik ini berlanjut, apalagi berdampak negatif tak terbalikkan. Saya risau dan sedih karena dihadapkan pada dua posisi yang bagi saya mustahil. Di satu sisi, sulit bagi saya memihaki salah satu pihak dalam konflik ini, sebab memihaki berarti membenarkan berlanjut dan tersimpulnya konflik sebagai konflik, sementara secara esensial saya tak melihat kemungkinan akan adanya pemenang sepihak di sini. Jika konflik diteruskan, dalam bentuk apa pun, hasil akhirnya menurut tilikan saya adalah pasti sama-sama kalah. Di sisi lain, juga sulit bagi saya untuk memilih berpangku tangan hanya karena tak bisa memihak itu, sebab berpangku tangan berarti turut membiarkan konflik.

Oleh karena itu dengan surat ini perkenankan saya mengimbau Manajemen Kompas dan wartawan senior Kompas, Sdr. Bambang Wisudo untuk sama-sama mengalihkan tatapan pada keindahan kebajikan dan kebijaksanaan, untuk tidak melangkah ke arah penyimpulan konflik sebagai konflik, melainkan membelokkannya ke arah kebajikan. Beda dengan penerusan konflik yang sejujurnya saya yakini akan berujung pada posisi sama-sama buruk, jalan kebajikan akan berujung pada posisi sama-sama bajik.

Untuk itu, Mas Larto, perkenankan saya mengimbau agar tiap pihak menetapkan hati pada bahasa dan perilaku yang bajik–tradisi yang sedari dulu sudah dibangun oleh Kompas; agar tiap pihak tidak sampai terjebak ke dalam atau memberi peluang pada peruakan perangkap ego+kuasa–atas nama korporasi atau organisasi–yang nyata dan/atau potensial bisa berlaku pada kedua belah pihak dalam konflik ini.

Mari kita berhenti terperangkap pada orang atau situasi ketika ia jadi mala,
lalu begitu saja mengubur ingatan ketika ia begitu lama bona dan dengan
penanganan yang bajik bisa kembali demikian.

Dalam peringatan Professor Driyarkara baru-baru ini, Pak Jakob–setia dan jujur pada diri beliau–menekankan pentingnya wisdom dan compassion. Hanya dengan wisdom dan compassion kita bisa terhindar dari perangkap ego+kuasa yang cenderung membutakan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.

Penerusan konflik antara dua pihak yang sama-sama bajik hanya akan membuat kedua-duanya serta merta jadi tak bajik. Dengan hati yang bersih dan nir-pamrih, saya sungguh berharap agar pada posisi konflik saat ini, kedua pihak sama-sama tak memasang harga mati dan, sebaliknya, berusaha sekuat mungkin memilih jalan penyelesaian yang melegakan kedua pihak.

Mas Larto Yang Budiman,

Saya sadari sepenuhnya bahwa menulis surat seperti ini mengandung risiko ke diri saya sendiri, bisa dari kedua pihak sekaligus. Insya Allah, saya siap. Ini memang adalah salah satu momen di mana integritas kita tertantang secara genting. Setelah berusaha sebatas kemampuan mendengar suara dari kedua belah pihak, yang tentu mustahil tuntas, surat ini saya tulis karena saya cinta, karena saya peduli.

Wassalam,

Mochtar Pabottingi

Beda Ruang Beda Waktu

2006-12-19T14:15:00.000+07:00

Coba perhatikan jam di ruang-ruang di Komnas HAM! Masing-masing jam itu menunjuk pada waktu yang berbeda. Jam di ruangan lantai 2 lebih lambat 10 menit dengan jam di ruang staf sipol (sipil dan politik), dan berbeda juga dengan jam yang ada di alat presensi di lantai satu.
Oleh karena itu, jangan salahkan kawan Anda bila terlambat datang untuk rapat dengan Anda. Bisa jadi jam tangan anda atau jam di ruang rapat terlalu cepat dibandingkan dengan jam teman Anda.

Maka mari kita samakan jam kita masing-masing. Kalau saya biasanya menyamakan penunjuk waktu saya dengan jam yang ada di tempat umum misalnya di stasiun kereta api (Manggarai--sayang jam di stasiun ini tidak berguna karena kereta pasti tidak tepat waktu--), Bandara atau jam-jam di beberapa jalan di Jakarta dan sekitarnya (jam di papan promosi Gudang Garam di pinggir jalan tol arah Tanjung Priok dari Cawang dan jam di sebuah papan iklan di pinggir jalan Tol Jagorawi tepatnya di Sentul).

Menunjuk pukul berapa jam di ruangan, jam tangan dan handphone Anda?

Human Rights Update : Komnas HAM Tutup Kasus Tanak Awu

2006-11-30T09:19:00.000+07:00

PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada Komnas HAM melalui surat tanggal 29 Agustus 2006 menyatakan belum bersedia menempuh mediasi dan mempersilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum.....

Pernyataan itu adalah jawaban terhadap tawaran mediasi Komnas HAM tentang sengketa ganti rugi pada pembebasan lahan untuk pembagunan Bandara Internasional Lombok Baru menggantikan Bandar Udara Selaparang Mataram saat ini.

Sebelumnya dalam pengaduannya kepada Komnas HAM, masyarakat bekas pemilik lahan yang akan dibangun bandara baru mengadukan soal intimidasi dan rendahnya nilai ganti rugi tanah milik mereka pada 1995. Mereka menilai ganti rugi sebesar sekitar 2000 rupiah per meter persegi tidak layak. Jumlah itu jauh di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 1995 sebesar 3500 rupiah per meter persegi. Kepada Komnas HAM mereka mengusulkan jalan mediasi.

Soal nilai ganti rugi juga disampaikan Kapolda NTB pada pertemuan dengan Komnas HAM pada 7 Oktober 2005 di Mataram. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi NTB pada kunjungan kerja Komnas HAM 6-8 Oktober 2005 juga menyampaikan informasi soal nilai ganti rugi ini.

Persoalan Tanak Awu makin membesar dan mencapai puncaknya ketika terjadi kekerasan pada saat rapat akbar 18 September 2005 di lahan yang akan dijadikan bandara, Desa Tanak Awu, Lombok Tengah. Setidaknya 27 orang petani termasuk seorang anak-anak terkena tembakan, 8 orang petani dianiaya dan 4 orang petani ditangkap oleh aparat Kepolisian Lombok Tengah. Rapat akbar ini digelar oleh Serikat Petani NTB (SERTa NTB) dan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan dihadiri perwakilan petani dari sejumlah negara. Rapat akbar ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Tani 24 September yang ke-45.

Tiga orang anggota Komnas HAM yaitu H. Amidhan, Hasballah M. Saad dan Enny Soeprapto pada 6-8 Oktober 2005 memantau soal Tanak Awu. Dalam laporannya Komnas HAM menyimpulkan tiga hal yaitu pertama, telah terjadi pelanggaran hak atas tanah, intimidasi dan pemaksaan serta ganti rugi yang diberikan jauh di bawah NJOP.

Komnas HAM menyimpulkan pembubaran paksa rapat umum adalah pelangaran hak berkumpul/berapat. Meski ada korban dari pihak kepolisian Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman dan tenteram serta ancaman ketakutan karena adanya penembakan, pemukulan, penculikan dan tindak kekerasan lain.

Pada 13 Oktober 2006 tim Komnas HAM dipimpin oleh Komisioner Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, H. Amidhan, kembali bernegosiasi dengan pihak-pihak yang bersengketa agar bersedia dimediasi. Komnas HAM melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kantor Gubernur NTB. Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Muspida Propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah. Perwakilan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) juga hadir meskipun sebelumnya jelas-jelas menolak tawawan mediasi. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Polda NTB serta LSM yang menamakan diri Tim Independen. Sementara masyarakat yang meminta mediasi diwakili oleh Serikat Tani (SERTa) NTB.

Pertemuan 13 Oktober 2006 itu tidak memberikan hasil menggembirakan. Pemerintah Provinsi NTB sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah yang sebelumnya diharapkan memberikan jalan keluar menyatakan menolak kebijakan mediasi. Gubernur mengatakan proses pelepasan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa telah selesai dan sah secara hukum. Masyarakat bekas pemilih lahan telah menerima uang ganti rugi dari PT Angkasa Pusat I (Persero) pada 1995. Gubernur menyarankan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Gubernur NTB dalam sambutan tertulisnya justru menuduh Komnas HAM terpengaruh dan ditunggangi oleh masyarakat dan LSM.

Komnas HAM menilai Gubernur NTB sama sekali tidak mempertimbangkan fakta umum yakni intimidasi saat proses pelepasan hak atas tanah. Saat itu, kekuasaan Orde Baru menggunakan kebijakan represif untuk menghadapi setiap terjadi penolakan atas kebijakan Pemerintah. Dalam kasus di Tanak Awu ini, apabila ada pemilik tanah yang menolak menerima uang ganti rugi maka pembayarannya akan dititipkan melalui PN setempat. Perspektif HAM menilai pelepasan hak atas tanah tersebut adalah pelanggaran HAM.

Melihat kenyataan ini Komnas HAM berkesimpulan bahwa upaya mediasi oleh Komnas HAM tidak bisa dilanjutkan karena para pihak tidak bersepakat untuk melakukan mediasi.

Dalam laporannya tertanggal 20 November 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM menyatakan menutup kasus sengketa Tanak Awu kecuali para pihak bersedia untuk di mediasi oleh Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh-oleh dari Palembang

2006-10-11T13:18:00.000+07:00

Oleh-oleh dari Palembang.

Promosi Warung Kopi

2006-10-11T08:04:00.000+07:00

Meski hanya sekelas kaki lima, tapi pemilik warung kopi ini tidak kalah cerdas dengan pemilik waralaba-waralaba kedai kopi sekelas starbucks. Baginya, promosi adalah bagian penting dari strategi penjualan.

Foto : Andi Nur
Lokasi : Stasiun Cawang, Jakarta.

Darah Cina di Tubuh Walisongo

2006-10-09T13:17:00.000+07:00

Itulah kesimpulan Prof. Dr. Slamet Muljana, ilmuwan yang melihat 'Islam Indonesia' tetap sebagai 'Islam Indonesia' bukan 'Islam Arab'. Slamet menyimpulkan Sunan Kalijaga memiliki nama lain yaitu Gan Si Cang. Gan Si Cang (Sunan Kalijaga) adalah kapitan Cina di Semarang, salah satu putra Gang En Cu, mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak 1423.

Saudara perempuan Gan Si Cang (Sunan Kalijaga) adalah Ni Gede Manila yang dinikahi Bong Swi Hoo. Bong datang ke Jawa pada 1445. Perkawinan Bong dengan Ni Gede Manila melahirkan Bonang (Sunan Bonang). Bonang diasuk oleh Sunan Ampel dan Giri (Sunan Giri)

Gan Si Cang alias Raden Said alias Sunan Kalijaga adalah pimpinan pembangunan Masjid Demak. Tukang-tukangnya diambil dari galangan kapal Semarang. Masjid fenomenal itu menggunakan konstruksi tiang kapal yang terdiri dari susunan kepingan-kepingan kayu yang rapi. Konstruksi ini konon lebih kuat menahan badai.

Sementara itu, Sunan Gunung Jati, menurut Prof. Slamet tidak lain adalah Toh A Bo, putra Sultan Trenggana. Dan, Sunan Kudus atau Jafar Umar Sidik adalah nama lain dari Ja Tik Su.

Untuk mengetahui lebih jauh soal ini silahkan lihat karya Prof. Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, LKiS, Yogyakarta, 2005.

Buku ini pernah diterbitkan oleh penerbit Bharatara, Jakarta pada 1968 dan berhasil dilarang oleh Kejaksaan Agung